Sejarah Singkat Lahirnya PANCASILA

 Sejarah Singkat Lahirnya PANCASILA

Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sansekerta: pañca berarti lima dan sila berarti prinsip
atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berisi :

1). Ketuhanan Yang Maha Esa
2). Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3). Persatuan Indonesia
4). Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5). Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Sejarah Perumusan Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu :

-  Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945.
Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut:
1).Peri Kebangsaan
2).Peri Kemanusiaan
3).Peri Ketuhanan
4).Peri Kerakyatan, dan
5).Kesejahteraan Rakyat.
Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.

-  Mohammad Hatta dalam
memoarnya meragukan

-  Panca Sila oleh Soekarnoyang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945.
Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut:
1).Kebangsaan
2).Internasionalisme
3).Mufakat
4).Kesejahteraan, dan
5).Ketuhanan
Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila.
Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.




Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

*Rumusan Pertama : Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945
*Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar, tanggal 18Agustus 1945
*Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949
*Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara, tanggal 15 Agustus 1950
*Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)